*Korban
Pemilik Restauran Sangat Tertekan
Medan,
Sesuai perjanjian pemilik Gedung Restauran Grand Duck Ibu Yanti dengan pihak Centre Point lima tahun dikredit dari pihak managemen Centre Point seharga Rp3 Miliar lebih. Namun hal itu pihak Centre Point telah melanggar kesepakatan telah mengeksodus pelaku kredit selain tak mempunyai IMB gedung Ibu Yanti belum bisa membuat legalitas usahanya terkendala IMB Centre Point demikian akunya bertetangga dengan Wakil Walikota Medan Akhiyar Nasution Yanti merasa telah ditipu dan dipermainkan pihak Centre Point terkait outlet/Restauran Grand Duck di Lt 3 A Jln Jawa Medan sejak 2015 lalu terlebih lagi minimnya pelanggan ia sempat mengundurkan diri secara baik-baik namun pihak Centre Poin merayunya agar mengurungkan niatnya dikarenakan Centre Point akan membuka Hotel ternyata hanya pepesan belaka. Sebab ia telah mengeluarkan keseluruhan biaya untuk dekorasi gedung sebelumnya kosong, untuk upahnya maupunuang muka kredit dan biaya lainnya mencapai Rp 3 Miliar. Sementara saat wartawan datang hendak
membooking Restaurant Grand Duck hendak mengadakan acara pertemuan bagi
wartawan kota Medan sangat terkejut mendengar keluhan pekerja restauran karena
adanya surat pihak Centre Point Terkesan "Ala Kompeni" Kejam dan Tak manusiawi seraya mematikan
Lampu, gas dan Mata Pencaharian pihak pemilik Restauran Gran Duck juga khususnya 20
orang pekerja akan menganggur, hal ini disampaikan salah seorang pekerja Ida Br Siahaan dkk
menjelaskan kepada Wartawan Senin, (19/9) Br Siahaan didampingi Br
Butar-butar menjelaskan penutupan (outstanding) Outlet Restaurant Grand Duck
oleh perusahaan Centre Point diduga tak memiliki izin namun tetap melaksanakan
transaksi sewa- menyewa gedung terhadap penyewa sejak Tahun Desember 2014 lalu karena omset penjualan tidak sesuai
dengan harapan dan menderita kerugian setiap bulan (vailit) artinya tidak ramai
pengunjung adanya, selain itu adanya pelanggaran perjajian dilakukan pihak Centre Ponit pula adanya blok penyewa dan bahkan
dihalangi adanya eskalator di depan restoran Grand Duck, tuturnya. Coba
bayangkan Kak, usai kami mencuci beras sebanyak 50 Kg tak jadi masak nasi,
tiba-tiba saja lampu dimatikan management Centre Point yang tak punya rasa
kemanusiaan makanya kami lapor kepada Ibu Yanti pemilik Restauran, ujarnya.
Dijelaskannya kami juga prihatin terhadap Ibu Yanti atau penyewa akhir-akhir
ini tak ada pengunjung sehingga tak mampu membayar uang sewa sebesar Rp Rp
37.584,975,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dijelaskannya lagi surat managemen Centre
Point Nomor 435/SP/FA/C.Point/VIII/2016 ditanda tangani TR & Leasing
Manager Mery Kohir dan Liany Br Simatupang terkait penutupan outlet Restauran
Grand Duck tertenggal 23 Augustus 2016 lalu menuliskan ancaman opererasional
harus tutup setelah empat belas hari kemudian dari tanggal 31 Agustus 2016 agar
mengosongkan restaurant, artinya diduga akan terjadi perampasan hak korban Ibu Yanti yang telah membayar down
payment sewa Rp676.000.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sedangkan
deposit sewa tempat 3 bulan telah dibayar Rp 47.355.000,-(empat puluh tujuh
juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) seluruh barang atau aset bernilai
mencapai Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) berupa dekorasi berupa dinding
kayu, kaca tebal, plafon, kursi, meja, cerobong asap, peralatan dapur, lemari
es/kulkas besar ada lima buah, kompor gas besar 8 buah dan barang pecah belah
piring, sendok, talam, teko, talam, pisau, kain pel, sendok dan lainnya masih
banyak lagi tak dapat saya sebutkan, tuturnya. Saat dikonfirmasi wartawan terhadap
Mery Kohir terkesan arogan menjawab buat surat saja dan banyak kerja jadi tak
ada waktu, jawab Mery Kohir ketus lalu berlalu.
Di tempat terpisah Ibu Yanti Lie menuturkan pihak Centre Point tanpa mau diajak musyawarah kalau mau dialihkan ke pihak lain telah memohon pihak Centre Point mengembalikan dana Payment yang sudah masuk dan aset-asetnya tersebut , namun dia pasrah dan mengingat langganannya yang sudah dibangun mulai membaik kini harapannya amblas karena pihak Center Point ala Kompeni itu mengambil alih usaha terkesan "One Prestasi" demikian dijelaskan deritanya akibat
kekejaman pihak Centre Point Kemudian Kuasa Hukumnya Salim Halim SH MH telah mengirimkan "Surat Somasi" kepada pihak Centre Point namun tak ada balasan, akunya.
Kemudian Ia bertanya kepada beberapa wartawan, akan saya lapor
ke mana yah?" tanya Ibu Yanti lalu wartawan menjawab, "Baiknya Ibu lapor
Ke DPRDSu saja dulu sebelum ke pengadilan,"
Lalupun Yanti pun berusaha melaporkan persoalannya kepada salah seorang anggota DPRDSU
Sementara pihak Management Centre Ponit terkesan abaikan UU Negara seperti dalam buku Mengenai
gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pemilik tempat Centre Point, kemungkinan
adalah karena si pemilik tempat menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikan
perjanjian sewa antara Centre Pont dengan dirinya secara sepihak. Ini karena pada
dasarnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak,
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“KUHPer”): “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus
dilaksanakan dengan itikad baik.” Sebagai orang yang menyewakan, si pemilik
tempat mempunyai kewajiban yang harus ia penuhi (Pasal 1550 KUHPer), yaitu:
1.Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2.Memelihara barang itu sedemikian rupa
sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; 3.Memberikan hak kepada
penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya
sewa. Jadi secara perdata, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemilik sewa
telah melanggar kewajibannya berdasarkan KUHPer. Atas pelanggaran tersebut, si
penyewa dapat menggugat si pemilik tempat atas dasar perbuatan melawan hukum
(Pasal 1365 KUHPer). (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan
memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun
orang lain; 2.barang
siapa memaksa
orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
dengan
ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana
dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang
yang
terkena.
Sementara menurut R.
Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238-239), yang harus
dibuktikan dalam pasal ini adalah: 1.
Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu,
tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu; 2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai
kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan,
ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang
tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Lebih
lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah
menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan
sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Untuk dapat menuntut si pemilik
tempat dengan pasal ini, Anda harus membuktikan bahwa gangguan-gangguan
tersebut dimaksudkan agar Anda melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak Anda
kehendaki, yaitu menghentikan perjanjian sewa menyewa sebelum berakhir jangka
waktunya. Hal serupa yang mana pemilik tempat melakukan perbuatan tidak
menyenangkan agar si penyewa tidak melakukan usaha di tempat tersebut lagi,
dapat dilihat seperti yang terjadi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No: 326/Pid.B/2011/PN.Kdr. Dalam
putusan ini dikatakan bahwa terdakwa (pemilik tempat) mempunyai masalah utang
piutang dengan korban (penyewa). Karena emosi, terdakwa melakukan
perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan agar korban tidak berjualan lagi di
teras rumah terdakwa (tempat yang ia sewakan). Perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa antara lain memutus tali spanduk jualan milik korban
serta menyiram korban dengan air kencing. Atas perbuatan-perbuatan tersebut,
terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman
pidana penjara selama 2 (dua) bulan. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar