Medan, MK
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), peluncuran Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
bertujuan untuk memperbaiki sasaran penerima program perlindungan sosial. Kartu
ini merupakan penanda masyarakat miskin dan dapat digunakan untuk mendapatkan
program-program perlindungan sosial baik yang sudah berjalan, seperti raskin
ataupun program lainnya seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), ataupun
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Hal ini disampaikan
salah seorang warga Nita Br
Hutagalung Jln Kuali Kecamatan Sei Putih
Tengah Medan kepada Media ini di Jln
Danau Poso Medan Kamis, (18/6) “KPS
merupakan sebuah upaya perbaikan terhadap mekanisme sasaran yang menggunakan
basis data terpadu. Dengan sasaran yang tunggal seperti ini, setiap program
perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat lebih tepat
sasaran, ternyata Kepling Hisar Pardede
kami duga memberikan kepada warga yang kaya ” tutur Nita didampingi
warga lainnya.
KPS seharusnya didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia
rakyat miskin mirisnya , tak mendapat bantuan Raskin, KIS, dan BLT pasangan suami isteri cacat Albin Panjaitan/
Br Tumanggor demikian juga Keluarga N Silaban/ Br Hasibuan, Janda Susan Br Hutauruk, Pastria Br Tambunan
(Janda) 61 Tahun, Ny Saut Panjaitan Mestika Dewi Br Sinaga Sinaga , Delisma Br Nababan,
Novianti Br Hutabarat, Rostiana Br Tambunan, Ruskania Br Simatupang, Lamria Br
Manurung semua waga Jln Kuali yakni ternyata banyak disalah gunakan oknum Kepala
Lingkungan Jl Kuali Kecamatan Sei Putih
Tengah lebih kurang sebanyak 40 warga miskin bekerja sebagai pemulung (botot) yang sebelumnya telah mendapat BLSM, Bantuan
Siswa Miskin (BSM), ataupun Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia
Sehat (KIS) Medan.
Sementara
tutur Nita pihak BPS Juni 2015 lalu telah melakukan survey kepada kami
bahwa tim survey BPS mencatat ada data lama kami akan tetap dikeluarkan, namun
tahun ini sama sekali tak lagi
mendapat apa-apa menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan warga, kok orang
kaya jadi sasaran? heran ya? papar Br
Hutagalung didampingi Ny Posman Hutabarat Br Simatupang usai
menyerahkan bantuan kepada Erdina Br Hutabarat karena sakit yang
dideritanya.
Dilanjutkan Nita Br Hutagalung naifnya orang kaya penerima mendapat
BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), ataupun Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu
Indonesia Sehat (KIS) terkesan dialihkan kepada Keluarga kaya
Tambunan/ Anna Br Pardede coba
bayangkan adalah kerjanya bagus lho, Tambunan itu sedangkan isteinya
pengusaha Ulos, punya mobil dua dan punya rumah sendiri juga punya rumah
untuk disewa-sewa kepada orang lagi
ucapnya
Selain itu ada pula diduga rentenir atau menjalankan uang
banyak, punya harta banyak keluarga Simanjuntak \Br Manullang, Pardede/Br Sinaga,
bahkan ada yang kaya lajang tua Hide
Sitompul, Simamora/Br Sinaga punya kerjaan bagus harta banyak , N Sinaga/Br Siahaan, J Simamora/Br Sr Sitinjak, dan lainnya tak bisa saya
sebutkan satu persatu, urai Nita Hutagalung lirih.
Sedihnya lagi kurasa dalam laporan kami bahwa saya, Karmen Nainggolan suami dan anak ada tercatat mendapat KIS namun
herannya nama saya sebagai isteri taka
da terdaftar mendapat KIS, begitu juga tak menerima Raskin dan BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), ataupun
Program Keluarga Harapan (PKH) lagi.
Sekedar untuk diketahui Lurah Sei Putih Tengah James Simanjuntak sanggup dan tega mengkambing
hitamkan pihak BPS yang bertanggungjawab hal ini disampaikan di salah satu media di kota Medan (Sumut Pos) 17 Juni 2016 yang tidak mendata warga 40 keluarga adalah tidak
masuk akal dan tidak berdasar sama sekali sebab BPS ada melakukan survey
ada menjumpai kami warga dan pernyataan Lurah terkesan buang badan dan membela diri maka kami menduga ada permainan Kepling dan Lurah dalam waktu dekat kami akan ke kantor BPS tuturnya
Ditambahkan Nita bahwa sebelumnya orang tua Hisar Pardede
dicopot sebagai Kepling adalah karena terlapor
di Polsek Medan Baru karena hendak memaksa warga meminta dana pembuatan KTP dan
Kartu Keluarga mencapai Rp jutaan sehingga
Camat menggantikan ayahnya, sekarang terbongkar lagi kami warga miskin dianiaya
sang kepling yang terkesan ada kepentingan dan tak jujur, otoriter, penuh KKN, tuturnya (Citra)