Medan, 23 Januari 2013
Yth: -PltGubsu
-KadisKominfosu
-Ketua DPRDSU
Salam, Perjuangan Sejahtera Insan Pers Sumut…!
Semoga kita diberikan Tuhan Yang
Maha Pengasih lagi Penyayang Rahmat hidayah dan hikmat akal budi sogawi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, izinkan saya
menyampaikan aspirasi ini mewakili insan Pers yang bekerja sebagai anak bangsa di
negeri ini, memohon ridho doa dan atensi
dalam “Ranperda” dalam APBD terkait
suara hati nurani ini kiranya dapat ditampung meskipun setitik air secercah
harapan dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan Bapak. Kami percaya dan
yakin dapat meresponi dengan lima jari dikali dua menjadi Sepuluh saya
bersembah, agar hati ini tidak layu dan hancur luluh sebelum api suluh…
Sebagai Pejabat Humas melakukan
tugas dibidang informasi wajib bermitra dengan publik apalagi lembaga
pemerintah (legislatif) kepada masyarakat hendaknya memiliki kompetensi
dan keprofesionalan.
Beberapa faktor yang turut
mendukung kelancaran tugas seorang Humas antara lain memiliki intens
berkomunikasi, budaya birokrasi dan juga memahami adat istiadat masyarakat
setempat, sesuai situasi kondisi, toleransi, suiplikasi maupun sublimikasi.
Faktanya sebagai Kepala Bagian
Humas (Kabag Humas) di lingkungan DPRD Sumatera Utara bekerja dalam kurun waktu
secara berkesinambungan telah melilit waktu semakin hari semakin menujukkankan
indikasi kinerja tidak beres, tidak becus dan tidak memiliki peningkatan mutu
antara lain kurangnya kecerdasan dalam beranalogi, tidak transparans, baik
dalam hal informasi pemberitaan maupun pengelolaan dana. Hampir empat tahun anggota DPRD Sumut periode 2009-2014
bekerja, namun tidak terlihat fungsi kinerja humas dalam mengayomi wartawan
malah semakin hari muncul politik "Devide et Impera" dienduskan di
kalangan wartawan semakin melebar"
Penulis bertanya-tanya dengan sesama insan Pers, Ada apa? Akankah kita
biarkan “ Suluh Gunung meledak? ”Karena Humas itu tidak: apreatif,
informatif, inovatif dan persuasif bersinergi kepada siapa saja sehingga
akhir-akhir ini semakin dikritisi secara tajam karena tidak maksimal pencapaian
tujuan. Terkesan tidak memiliki afektif, knowledge, psikomotorik dan motivasi
kabag humas dinilai para wartawan. Terlebih lagi tidak seluruh agenda terekspos
di media dari pihak yang berkompeten.
Guna mengetahui agenda jadwal kegiatan DPRDSU
selalu dijawab tidak tahu meskipun sudah ada direncanakan dan dijadwalkan dalam
kalender bulanan.Ketika wartawan (insan pers) bertanya mengenai berbagai
permasalahan yang terjadi, jika dikonfirmasikan kebanyakan jawaban yang tidak
memuaskan. "Maaf saya tidak tahu mengenai hal itu. Nanti saja tanyakan
langsung ke bidang yang bersangkutan," itulah respon dari Kabag Humas dan
jika dikonfirmasi seakan-akan buang badan. Secara blak-blakan hal tersebut
sebagai sipalas roha (penggembira) perbulannya para wartawan mendapat hanya Rp
175.000,- bagi Media Harian, Online dan Rp 125.000,- bagi media Mingguan, dan
ketidak adilan sering menjadi issu juga.
Para Wartawan tanpa mendapat
informasi resmi dari Humas sejak semester II tahun 2012 (nihil) atau
penghentian sipalas roha. Hal ini harus kami tahu dan disikapi sebelum api
berkobar... Herannya lagi diakhir bulan Desember 2012 melalui ajudan Sekretaris
Dewan (Sekwan) ada membagi-bagi angpao atau amplop bagi yang menyerahkan surat
mohon bantuan, ada dibagi menurut pengakuan wartawan dan oknum-oknum LSM
sebesar Rp 200.000,- dan bervariasi
demikian juga di Pemprop mulai dari Rp 100.000,- Sementara ada wartawan kaget karena tidak
membuat surat mohon bantuan maka nihil pula diterima. Hal ini juga perlu kami ketahui
kriteria seperti itu secara terbuka.Keluhan dari rekan-rekan wartawan khusus yang berpos liputannya di kantor DPRD Sumut maupun di instansi Pemprop, bahwa adanya pemberlakuan tidak adil terkait pada wartawan saat meliput di tempat lain diusir para sekurity…seperti agenda Pemprop di Hotel Madani…penulis sendiri mengalami perlakuan itu dengan kekerasan hingga menarik tangan penulis…menjadi birem… Penulis berharap kondisi ini harus disikapi, karena bagaimanapun demi kemajuan apalagi UU Pokok Pers No 40 Tahun 1999 pasal 18-19 dan UU No 14 Tahun 2009 Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Lebih lanjut anggaran yang ada di Humas itu adalah anggaran dari Pemprop yang menjadi milik masyarakat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan merata.
Pantauan penulis ada oknum-oknum yang mengaku kordinator wartawan seperti di unit DPRD Sumut di dan Pempropsu tanpa keabsahan diakibatkan kabag humas sendiri seakan-akan lepas tangan."Kita mengamati dan menganalisis langsung ke lapangan kondisi tersebut disengaja dibiarkan agar kebobrokan yang ada humas tidak terpantau seperti pengakuan dari Dishub Sumut, PTPN III, IV, Dispendasu, dan Dinas-dinas lainnya.Penulis menegaskan jika memang dibutuh secara inperson koordinator, kabag humas wajib memfasilitasi dan mengajak seluruh wartawan dan dilakukan pemilihan legal secara formatur merupakan rohnya lembaga sehingga tidak akan menimbulkan pemecah belah bagi insan pers.
Harapan penulis Bapak Plt Gubsu, Bapak Kadis Kominfo, Bapak Ketua DPRDSU, dan Sekretaris DPRD Sumut, H.Randiman Tarigan mau Open Heart/Well Come (terbuka/terima) sesegera merevisi atau mengevaluasi kembali kinerja Kabag Humas atau mencari solusi pengganti yang lebih kompetitif secara apriori sesuai tupoksinya sebagai humas yang cerdas, tegas, dan jelas sehingga tidak muncul image "Asal Ada" Kecanggihan dan kemajuan Sumatera Utara harus identik dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa khususnya bagi "Insan Pers" yang tidak memiliki Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Perlu diingatkan dan dipertimbangkan
secara dewasa dan matang." secara bersama-sama sebab ada tertulis dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 termaktub: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Sekian Salam Perjuangan
Menuju Sumut Religius, Adil Makmur dan Sejahtera! Amin
Hormat Saya
Nurlince Hutabarat SPd
-Wartawan Unit DPRDSu dan Unit
Pempropsu
- Kabid Infokom Perempuan LIRA Sumut
-Alumni Universitas Negeri Medan Stambuk 97
